Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, pemerintah bersama dengan sejumlah mitra strategis menginisiasi program kerja sama di bidang pekerja migran. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, peningkatan keterampilan, serta akses yang lebih luas terhadap peluang kerja di luar negeri dengan kondisi yang lebih layak.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya (IKBIS), organisasi non-pemerintah, serta perwakilan dari negara-negara tujuan pekerja migran. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran. Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya (IKBIS) juga menegaskan bahwa peran akademisi sangat penting dalam membekali pekerja migran dengan keterampilan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan global.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global, serta mendapatkan perlindungan yang maksimal selama mereka bekerja di luar negeri,” ujar Menteri Ketenagakerjaan.

Salah satu fokus utama dari inisiatif ini adalah pembentukan pusat pelatihan berbasis kompetensi yang akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri di dalam maupun luar negeri. Selain itu, program ini juga mencakup peningkatan layanan informasi dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan di negara tujuan.

Perwakilan dari negara mitra menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja migran Indonesia.

Dengan adanya inisiasi program kerja sama ini, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman, memperoleh hak-hak mereka secara penuh, serta meningkatkan kesejahteraan baik bagi mereka maupun keluarga di tanah air. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan guna memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.